Jum'at, 31 Oktober 2014 

Arsip Bulan Juni 2012

  • 28/06/12 : BPK Sumut Sudah Serahkan 20 LHP LKPD

    -Medan- Sebanyak 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 telah diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut kepada pemerintah daerah. Hal itu dikatakan Kabag Humas BPK RI Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop kepada MedanBisnis, Selasa (26/6). Dia mengatakan sampai dengan 26 Juni 2012, BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Utara telah […]

  • 15/06/12 : Proses Penetapan WTP Sibolga Dilakukan Selama 2 Bulan

    -Medan- Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Regional Sumatera Utara terhadap pengelolalan keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Utara dilakukan selama 60 hari atau dua bulan dan melewati proses standar baku yang dianut BPK. Penilaian tersebut berlaku juga pada Kota Sibolga yang baru saja mendapatkan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Memang betul Pemko […]

  • 15/06/12 : BPK Beber Hasil Audit Laporan Keuangan Kota Medan : Dana Reses dan Perjalanan Dinas Rp4,5 M Bermasalah

    -Medan- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011, Kota Medan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, BPK Sumut masih mencantumkan catatan yang harus diklarifikasi terkait persoalan anggaran reses anggota DPRD Medan serta perjalanan dinas di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Medan. “Tahun ini Kota […]

  • 14/06/12 : Sembilan Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

    Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Kamis, 14 Juni 2012, BPK RI […]

  • 13/06/12 : Dana Reses DPRD Medan Rp1,7 M Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

    -Medan- Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan sekira Rp1,7 miliar anggaran reses anggota DPRD Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa dipertanggungjawabkan secara adminitrasi. Hingga akhirnya diminta kepada 47 anggota DPRD Medan dari 50 orang untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Rata-rata aggota DPRD Medan mengembalikan uang reses […]

  • 13/06/12 : BPK Sumut Minta DPRD Medan Kembalikan Rp 2 Miliar

    -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Sumut merekomendasikan Pemko Medan untuk menindaklanjuti penggunaan anggaran reses dan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Medan. Kasubag Hukum Humas BPK Sumut Mikhael Togatorop mengatakan, jumlah anggaran untuk reses dan kunjungan kerja anggota DPRD Medan tahun anggaran 2011 yang penggunaannya dianggap melanggar peraturan mencapai Rp 2 miliar. “Kami merekomendasikan agar uang […]

  • 08/06/12 : Pemko Medan Raih Opini WTP-DPP atas LKPD TA 2011

    Jumat, 8 Juni 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) Kota Medan TA 2011 kepada Ketua DPRD Kota Medan, H. Amiruddin, dan Walikota Medan, H. Rahudman Harahap. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera […]

  • 05/06/12 : BPK Beri Opini WTP Dengan Paragraf Penjelas atas LKPD Kota Sibolga 2011

    BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk LKPD TA 2011 setelah Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyerahan LHP ini dilaksanakan Senin, 4 Juni 2012, di Ruang Rapat Kepala […]

  • 05/06/12 : Enam Belas LHP atas LKPD TA 2011 Telah Diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

    Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Selasa, 5 Juni 2012, BPK RI […]

Lihat Arsip Bulan