Kamis, 20 November 2014 

Arsip Bulan July 2012

  • 25/07/12 : Pengumuman Sekretaris Jendral BPK RI tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012

    Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI dilaksanakan secara online melalui laman CPNS BPK RI mulai tanggal 25 Juli s.d. 5 Agustus 2012 Pengumuman penerimaan CPNS BPK RI Panduan Pendaftaran CPNS BPK RI

  • 25/07/12 : Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumut Meraih Predikat Perpustakaan Khusus Terbaik II Se-Sumut

    Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai Perpustakaan Khusus Terbaik II pada Lomba Perpustakaan Khusus Sumatera Utara Tahun 2012 yang diadakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di babak penyisihan, panitia telah melakukan penilaian instrumen dan peninjauan ke sepuluh Perpustakaan Khusus yang menjadi peserta lomba. Dari hasil penilaian babak penyisihan […]

  • 20/07/12 : Opini WTP BPK tak Menjamin Bebas Korupsi

    -Jakarta- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kementerian atau lembaga yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak menjamin entitas yang bersangkutan tidak korupsi. Demikian diungkapkan Ketua BPK Hadi Purnomo, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012). “Pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun, BPK wajib mengungkapkan bila […]

  • 20/07/12 : BPK: WTP Jangan Diartikan Jamin Bebas Korupsi

    -Jakarta- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK jangan disalahartikan telah menjamin tidak adanya korupsi atau kecurangan pada sebuah lembaga. “Opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi,” kata Hadi Purnomo di […]

  • 17/07/12 : BPK Sepakati E-Audit dan Resmikan Balai Diklat Medan

    Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik atau e-audit dengan 34 Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sumatera Utara dan Resmikan Gedung Balai Diklat Medan pada Kamis, 12 Juli 2012, Medan, Sumatera Utara. Kesepakatan akses data tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman […]

  • 13/07/12 : Berantas Korupsi, BPK Luncurkan e-Auditee

    -Medan- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Nota kesepahaman ini merupakan langkah BPK untuk melakukan audit data dan dokumen berbasis teknologi informasi. “Jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara semakin bertambah. […]

  • 13/07/12 : BPK dan Pemprov Sumut Tandatangani MoU Sistem Data Laporan Keuangan

    -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Utara (Sumut) sepakat membangun sistem data dan akses informasi laporan keuangan (e-auditee). Sistem e-auditee akan memudahkan BPK melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Sumut dan 33 kabupaten kota di Sumut. Kesepakatan tersebut dituangkan dengan penandatangan MoU oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Muktini dan Pelaksana Tugas […]

  • 13/07/12 : BPK RI Resmikan Gedung Balai Diklat dan Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah DaerahSe-Provinsi Sumatera Utara

    Medan, Kamis (12 Juli 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 34 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera […]

  • 12/07/12 : BPK Perkuat Pemeriksaan melalui E-Audit

    Satu Januari 2011 lalu, genap 64 tahun sudah usia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di usianya itu, lembaga negara ini makin giat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah satu langkahnya adalah dengan mulai membangun pengawasan dengan sistem e-audit.Yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee […]

  • 05/07/12 : Pengambilan Sumpah / Janji PNS di Lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut

    Rabu 4 Juli 2012 diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Provsu tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sumatera Utara Muktini dan dihadiri oleh para […]

  • 04/07/12 : BPK Sumut Temukan Kerugian Negara Rp25,1 Miliar di Pemprov

    -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian atau kebocoran pada anggaran keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tahun 2011 sebesar Rp25,1 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan indikasi kerugian negara berupa pajak tidak disetor ke kas negara sebesar Rp1,96 miliar, dan potensi kerugian daerah sebesar Rp530,34 juta. […]

  • 03/07/12 : BPK Temukan 6 Permasalahan LKPD Propsu; Sumut Rugi Rp 25,10 Miliar

    -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan indikasi kerugian daerah dalam pengelolaan keuangan di Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 25,10 miliar pada 2011. Kepala BPK RI Perwakilan Sumut,  Muktini, mengemukakannya kepada wartawan dalam temu pers saat menyerahkan hasil opini Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Propinsi Sumatera Utara (Propsu) di kantornya, Senin (2/7). “Dari temuan-temuan itu […]

  • 03/07/12 : Puluhan Miliar Dana APBD 2011 Raib: BPK Beri Predikat WDP kepada Pemprov Sumut

    -Medan- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi kerugian daerah mencapai puluhan miliar rupiah, setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Sumut 2011. Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini membeberkan, indikasi kerugian Provinsi Sumut sebesar Rp25,1 miliar, indikasi kerugian negara (pajak tidak disetor ke kas negara) sebesar Rp1,96 miliar.Potensi kerugian daerah sebesar Rp530,3 […]

  • 02/07/12 : Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2011

    Senin, 2 Juli 2012, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara TA 2011. LHP ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera […]

  • 02/07/12 : Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara

    Sambutan Badan Pemeriksa Keuangan pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2011 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara

  • 02/07/12 : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Telah Menyerahkan Dua Puluh Satu LHP atas LKPD TA 2011

    Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tangggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan Kamis, 29 Juni 2012, BPK RI […]

Lihat Arsip Bulan